Dokter Internsip: Sebuah Inovasi Atau Regresi

internsip

Program Dokter Internsip. Istilah ini mulai akrab di telinga mahasiswa kedokteran sejak beberapa tahun yang lalu. Pengertian awamnya ialah magang dokter baru. ‘Embrio’ dari program ini adalah sejak diberlakukannya proyek Dikti yakni Worksforce and Service ( HWS ) pada tahun 2003. Semangat dari adanya program ini adalah untuk mengaplikasikan KBK di instansi pendidikan dokter seluruh Indonesia. Hal ini mengacu pada SK Mendiknas RI No.045/SK/2002 serta SK Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 1386/D/T/2004. Setiap lulusan dokter baru produk kurikulum KBK harus mengikuti program dokter Internsip selama 1 tahun sebelum mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) tetap yang nantinya bisa dipakai untuk mengurus Surat Ijin Praktek (SIP) mandiri.

Singkat cerita, sebelumnya kurikulum pendidikan dokter (kurikulum konvensional) ditempuh selama enam tahun, setelah lulus sebagai dokter selanjutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang kemudian dilanjutkan dengan penerimaan Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai bukti legalitas berpraktek.

Sementara pada kurikulum pendidikan dokter berbasis kompetensi (KBK), para lulusan dokter baru menempuh masa studi 5,5 tahun, setelah lulus mengikuti UKDI dan langsung mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) namun dengan ketentuan penggunaanya hanya berlaku di rumah sakit jejaring atau tempat pelayanan kesehatan terakreditasi yang sebelumnya telah ditentukan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat, Lembaga Kedokteran Konsil Indonesia (KKI) sekaligus Departemen Kesehatan. Setelah satu tahun berpraktek, selanjutnya para dokter baru bisa mendapatkan SIP.

Program dokter internship sudah berjalan sejak tahun 2010, dipelopori lulusan dokter dari fakultas kedokteran Universitas Andalas, dan saat ini sudah diikuti oleh hampir seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Dalam dua tahun internship berjalan ini, banyak permasalahan muncul mulai status dokter internship itu sebagai dokter atau koass, pendistribusian dokter internship, permasalahan tidakboleh berpraktek mandiri, dan tunjangan hidup yang minimal.

Dokter internship sering menggerutu mengenai statusnya saat menjalankan program dokter internship. Hal ini bisa dirasakan saat menjalankan masa tugasnya baik sewaktu 4 bulan di puskesmas maupun 8 bulan di RS. Tujuan dari program dokter internship yakni pendistribusian dokter di daerah sekaligus untuk mematangkan kompetensi. Selama ini pendistribusian tenaga dokter internship tidak tepat. Dalam satu wahana atau daerah, di satu instansi RSbisa terisi sepuluh dokter internship, sedangkan di satu puskesmas bisa terisi lima orang dokter internship. Hal ini menyebabkan penumpukan tenaga dokter bukan penyebaran yang tepat sesuai dengan tujuan internship itu sendiri. Dampaknya bisa mempengaruhi kinerja dokter internship, tak khayal sering dijumpai dokter internship hanya sebagai asisten dokter umum PNS, sekedar menyalin resep, sekedar membantu pemeriksaan fisik. Dokter internship mendapatkan kewenangan medis yang sangat minimal, tidak mendapatkan kewenangan medis yang utuh layaknya dokter yang diakui kompetensinya. Bukankah hal demikian tidak jauh berbeda dengan masa studi selama menjadi koass. Apa hal semacam ini bekorelasi dengan konsep pematangan kompetensi dokter??

Meskipun sudah mendapatkan “SIM” telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia, seorang dokter internship dibatasi dalam hal berpraktek mandiri. Tidak jelas alasan mengenai pembatasan praktek mandiri ini. Entah Pembatasan praktek mandiri ini muncul akibat mempertanyakan mutu kelulusan dari kurikulum pendidikan dokter berbasis kompetensi atau ada alasan lainnya. Dokter internship hanya diperbolehkan praktek di dua tempat yang dipilihkan dengan tunjangan hidup yang minimal yakni 1,2 juta per bulan, dan dibayarkan tiap tiga bulan. Dokter internship tidak mendapatkan jasa pelayanan medis. Dokter internship tidak mendapatkan insentif daerah. Dokter internship tidak mendapatkan asuransi kesehatan dsb. Ini berlaku untuk semua peserta internship bahkan bagi dokter internship yang ditempatkan di luar jawa sekalipun yang tentunya dengan biaya kebutuhan hidup yang relatif lebih mahal. Ini adalah sebuah ironi yang dibuat oleh kementrian kesehatan terhadap lulusan dokter yang ingin mandiri dalam hal memenuhi kebutuhan hidup layaknya lulusan sarjana lainnya. Apakah hal semacam ini bisa dikategorikan melanggar hak untuk hidup dan berkembang, pelanggaran hak asasi manusia??

Program dokter internship ini sebenarnya punya tujuan yang sama dengan dokter PTT. Namun program dokter PTT punya keunggulan bisa memenuhi kesejahteraan sesuai dengan kewajiban yang dijalankannya. Apakah tidak sebaiknya memakai program wajib PTT saja karena dari segi pendistribusian pun sangat tepat pada daerah-daerah terpencil dan sangat terpencil yang memang membutuhkan tenaga dokter. Atau program dokter internship ini jangka panjangya dipakai untuk ‘melukir’ program dokter PTT dengan dokter internship. Tentunya dibalik itu ada suatu tendensi melakukan pemerataan dokter dengan anggaran minimal.

Memang program dokter internship ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja. Literatur-literatur pendidikan standar kedokteran telah memaklumatkan adanya pemahiran kompetensi praktik. World Federation for Medical Education (WFWE) global standard, misalnya, meletakan magang sebagai postgraduate education. Sedangkan medical teacher tahun 1982 mencantumkan magang pada tahap ke empat, competent practise. Hanya saja berbeda penerjemahannya. Di negara-negara persemakmuran Inggris (Commonwealth) program ini di sebut housemanship, sedangkan di Amerika Serikat dan negara maju lainnya dikenal internship yang masa kerjanya satu sampai tiga tahun.

Jika kita ‘mengintip’ negeri tetangga Malaysia, seorang lulusan baru yang menjalani internship mendapat gaji sebesar 7juta hinga 10 juta per bulan. Jika kita ‘menengok’ ke negeri kanguru, disana pemerataan dokter memakai dalil ‘Dokter yang mau ditempatkan di daerah mendapatkan gji dua kali lipat dari gaji dokter di kota’. Terbukti hal ini efektif menarik minat dokter untuk ke daerah dan tercapai pemerataan dengan baik.

Dengan fakta demikian apakah program dokter internship di Indonesia bisa disebut inovasi atau malah sebuah regresi. Apakah tidak sebaiknya pemerintah duduk bersama, dalam hal ini melakukan reevaluasi bersama DPR , instansi pendidikan dokter, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan dokter peserta internship untuk merumuskan hal-hal yang sifatnya konstruktif untuk program dokter internship. Semua itu semata demi perbikan program dokter internship, demi perbaikan mutu dokter di Indonesia, demi pelayanan kesehatan terbaik untuk masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Atau pemerintah menunggu aksi massa dokter internship Indonesia layaknya para buruh dan para hakim yang menuntut kesejahteraan??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *